aceh cultural: 04/05/12

Kamis, 05 April 2012

Jejak Riwayat Ulama Aceh di Mesir

Sejarah ulama Aceh yang belajar-mengajar dan mencari Ilmu serta membina kader-kader Islam, mahsyur hingga ke pelosok Nusantara. Diantaranya Syeikh Ismail bin Abdul Muthalib Asyi.

Syeikh Ismail bin Abdul Muthalib Asyi, tidak banyak dikenal oleh generasi Aceh kini. Padahal karya Tajul Muluk, sering dibaca sampai sekarang. Sebelum berangkat ke Mekkah beliau berguru pada Syeikh Ali Asyi di Aceh, dan sewaktu beliau berada di Mekkah diantara guru gurunya adalah, Syeikh Daud bin Abdullah Al Fathani dan Syeikh Ahmad al-Fathani.

Kedua ulama ini memang sangat disegani, tidak hanya di tanah Arab, tetapi juga di rantau Melayu, seperti di Aceh, Pattani, dan Kelantan. Syeikh Ismail bin Abdul Muthalib Asyi, agaknya tidak lepas dari jaringan keilmuan Nusantara ini. Kendati, sampai sekarang hampir tidak ada peneliti yang berani melakukan pengkajian terhadap biografinya secara lengkap.

Aceh, pulau jawa, sumatera, dan juga Kalimantan, ada kitab yang selalu dibaca oleh kaum santri atau siapapun yang tertarik dengan ilmu pegobatan, yakni Kitab Tajul Muluk. Kitab ini menggunakan bahasa Jawi (jawoe), maka siapapun bisa membacanya bila mengerti.

Anak Aceh yang sudah belajar di pesantren modern atau Madrasah ‘Aliyah, diantara cita-cita mereka adalah bisa belajar di Kairo, Mesir. Negeri yang sudah mencetak ribuan ulama, bahkan tidak sedikit jiwa pembaruan di Nusantara, disemai dari mereka yang pernah menimba ilmu di Mesir.

Sehingga anak muda Aceh yang merantau ke Mesir itu tidak sedikit. Saat ini sudah ada yang berbakti di Darussalam, seperti Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim. Juga ada Prof. Dr.Tgk. Azman Ismail (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh). Di dalam era kontemporer, dunia Islâm di Aceh memang tidak dapat dilepaskan dari tradisi keilmuan Islam yang didapatkan oleh sarjana-sarjana Aceh yang pernah menuntut ilmu di Kairo ini.

Ini merupakan impian setiap anak muda Aceh, yang mau menuntut ilmu ke mesir. Karena mesir gudangnya Ilmu Pengetahuan, dan Mesir tempat Ilmu pertama kali yang terbaik dalam hal masalah agama dan Ilmu pengobatan.

Selain Tajul Muluk, ada karyanya yang masih ada sampai saat ini adalah Jam’u Jawami’il Mushannifat. Salah satu kitab yang wajib dibaca di dayah-dayah, tidak hanya di Aceh, melainkan juga di Pattani dan Kelantan. Di dalam kitab tersebut, Syeikh Ismail menulis sepenggal kalimat yang sangat puitis:

Di dalam hal ini, Syeikh Ismail selain mentashihkan kitab-kitab ulama Aceh pada saat itu agar mudah dibaca umum. Selain itu ia juga mengarang kitab sendiri seperti Muqaddimatul Mubtadi-in, yang dicetak oleh Mathba’ah al-Miriyah, Mekah, 1307 Hijrah/1889 Masehi. Tuhfatul Ikhwan fi Tajwidil Quran, diselesaikan pada waktu Dhuha hari Jumaat dua likur Jamadilawal 1311 Hijrah/1893 Masehi. Cetakan pertama Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1311 Hijrah/1893 Masehi. Terdapat lagi cetakan Mathba’ah al-Miriyah, Mekah, 1324 Hijrah/1906 Masehi, Fat-hul Mannan fi Bayani Ma’na Asma-illahil Mannan, diselesaikan tahun 1311 Hijrah/1893 Masehi. Cetakan kedua oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Makkah, 1311 Hijrah/1893 Masehi, Fat-hul Mannan fi Hadits Afdhal Waladi ‘Adnan, diselesaikan tahun 1311 Hijrah/1893 Masehi.

Berawal dari kisah Syeikh Ismail bin Abdul Muthalib al-Asyi, lalu mencoba mencari apakah ada ulama Aceh yang cukup disegani di Mesir? Dalam beberapa ‘catatan tercecer’ telah dikupas beberapa nama ulama Aceh di Mekkah serta jasa mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Mekkah berikut Serambinya (Aceh). Tanpa sengaja kemudian tersentak bahwa pengarang kitab Tajul Muluk adalah ulama Aceh yang pernah menetap di Mesir. Lagi-lagi, nama beliau tidak pernah terdengar di Aceh, walaupun hanya untuk nama jalan, seperti yang terlihat sekarang, dimana ada nama-nama ulama besar hanya dijadikan sebagai nama-nama jalan di kota besar Aceh.

Wan Muhammad Sangir Abdullah, pengumpul hasil karya ulama Nusantara, mengatakan bahwa Syeikh Ismail Abdul Muthalib Asyi, setelah lama belajar dan mengajar di Mekkah oleh gurunya Syeikh Ahmad Fathani mengirim beliau ke Mesir untuk mengurus dan membina kader kader muda Islam Nusantara yang lagi belajar di Al Azhar Kairo bersama Syeikh Muhammad Thahir Jalaluddin, Syeikh Ahmad Thahir Khatib, Syeikh Abdurrazak bin Muhammad Rais, dan Syeikh Muhammad Nur Fathani.

Sesampainya di sana beliau mendirikan wadah pemersatu pelajar pelajar Nusantara disana dan beliau diangkat menjadi ketua pertama persatuan pelajar pelajar Melayu di Mesir oleh gurunya Syeikh Ahmad Fathani. Syeikh Ismail Asyi meninggal dunia di Mesir dan sedangkan keturunannya ramai menetap di Makkah. Sampai sekarang belum diketahui dimana pusaranya. Namun, jasa dan embrio keilmuan yang ditiupkan oleh Syeikh Ahmad Fathani kepada Syeikah Ismail Abdulmuthalib Asyi sudah berhasil. Buah dari hijrah ini sudah dapat kita rasakan sampai hari ini, tidak hanya bagi orang Aceh, tetapi juga bagi umat Islâm di Indonesia, Malaysia, dan Thailand Selatan.

Inilah kisah kecil dan peran Syeikh Ismail bin Abdulmuthalib Asyi. Ada banyak hal yang perlu dipelajari lebih lanjut. Perlu dilacak lagi bagaimana jaringan keilmuannya di Mesir. Sehingga ada ‘alasan sejarah’ mengapa generasi Aceh selalu bermimpi untuk menuntut ilmu ke negeri itu. kisah ini ternyata sudah dilakukan oleh Syeikh Ismail Abdulmuthalib Asyi melalui dorongan dari gurunya yang berasal dari Pattani. Untuk itu, kita berharap nama ulama ini bisa mendapat tempat yang terhormat di Aceh, tidak lantas kemudian menjadi nama-nama jalan di kota besar.

Menghormati dan menghargai ulama, adalah dengan cara membaca karyanya dan berdoa atas jasa yang telah diberikan kepada kita saat ini. Begitu banyak manfaat kitab Tajul Muluk, namun tidak seimbang dengan pengetahuan pembaca akan penulis kitab ini. Akhirnya ‘sejarah tercecer’ dan tersebar entah kemana, kali ini bisa menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah Aceh. Sudah saatnya digagas untuk menulis dan mencari dimana ulama-ulama Aceh di Timur Tengah..Kita berharap ada upaya nyata dari pemerintah untuk menggali dan mencari jejak-jejak ulama Aceh, yang telah berjasa dalam pengembangan keislaman dan keilmuan sehingga menjadi iktibar bagi generasi Aceh selanjutnya.

Secara sejarah, modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi Napoleon Bonaparte pada saat penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang dicapai Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Perancis ini, memberikan inspirasi yang kuat bagi para pembaharu Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggapnya stagnan. Diantara tokoh-tokoh tersebut Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha. Dua yang terakhir, secara historis, kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sistem Pendidikan di negara Mesir meliputi: Sekolah Dasar (Ibtida’i); Sekolah Menengah Pertama (I’dadi); Sekolah Menengah Atas (Tsanawiyah ‘Ammah); Pendidikan Tinggi.

Mesir dengan luas wilayah sekitar 997.739 km², mencakup Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur.

Asal nama Mesir, Orang Qibti (Mesir kuno) menyebut negeri ini di zaman dahulu dengan istilah Kemy dan Takemy yang berarti hitam atau tanah yang hitam, sebagai simbol dari warna tanah yang subur. istilah Mesir paling kuno adalah Tawey yang berarti dua tanah. Karena secara geografis Mesir terbagi kepada dua, Tasymaao (dataran tinggi) dan Tsameho (permukaan laut atau ardh wajhul bahri). Nama ini muncul sejak akhir 4000 tahun SM. [modusaceh.com]

Indatu “Ureung Pidie”

Selama ini kita mengetahui asal mula daerah Pidie sekarang adalah Kerajaan Poli atau Kerajaan Pedir, Namun ternyata jauh sebelumnya Pidie telah memiliki sebuah Kerajaan yang bernama Kerajaan Sama Indra sebagai cikal bakalnya.

Oleh Iskandar Norman

Sebuah buku lama yang ditulis sejarawan M Junus Djamil yang disusun dengan ketikan mesin tik, mengungkapkan hal itu. Buku dengan judul “Silsilah Tawarick Radja-radja Kerajaan Aceh” Buku yang diterbitkan oleh Adjdam-I/Iskandar Muda tidak lagi jelas tahun penerbitnya. Tapi pada kata pengantar yang ditulis dengan ejaan lama oleh Perwira Adjudan Djendral Kodam-I/Iskandar Muda, T Muhammad Ali, tertera 21 Agustus 1968.

Buku setebal 57 halaman itu pada halaman 24 berisi tentang sejarah Negeri Pidie/Sjahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur.

Batas-batas kerajaan ini meliputi, sebelah timur dengan Kerajaan Samudra/Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan selat Malaka di sebelah utara.

Suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara yakni dari Negeri Campa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sjahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Sjahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut.

Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu (Pidie-red), Sjahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Budha Mahayana atau Himayana. Oleh M Junus Djamil diyakini dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu.

Lama kelamaan Kerajaan Sama Indra pecah mejadi beberapa kerajaan kecil. Seperti pecahnya Kerajaan Indra Purwa (Lamuri) menjadi Kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa dan Indrajaya yang dikenal sebagai kerajaan Panton Rie atau Kantoli di Lhokseudu.

Kala itu Kerajaan Sama Indra menjadi saingan Kerajaan Indrapurba (Lamuri) di sebelah barat dan kerajaan Plak Plieng (Kerajaan Panca Warna) di sebelah timur. Kerajaan Sama Indra mengalami goncangan dan perubahan yang berat kala itu,

Menurut M Junus Djamil, pada pertengahan abad ke-14 masehi penduduk di Kerajaan Sama Indra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam, setelah kerajaan itu diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Mansyur Syah (1354 – 1408 M). Selanjutnya, pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari Kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran hindu dan budha di daerah tersebut.

Setelah kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, makan sultan Aceh selanjutnya, Sultan Mahmud II Alaiddin Johan Sjah mengangkat Raja Husein Sjah menjadi sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang lama kelamaan berubah menjadi Pidie seperti yang dikenal sekarang.

Meski sebagai kerajaan otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam, peranan raja negeri Pidie tetap dipererhitungkan. Malah, setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, sultan tidak memberi cap geulanteu (stempel halilintar) sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidie. Maha Raja Pidie beserta uleebalang syik dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan balai rakyat negeri masing-masing.

Masih menurut M Junus Djamil, setelah Sultan Mahmud II Alaiddin Jauhan Syah raja Kerajaan Aceh Darussalam Mangkat, maka Sultan Husain Syah selaku Maharaja Pidie diangkat sebagai penggantinya. Ia memerintah Kerajaan Aceh dari tahun 1465 sampai 1480 Masehi. Kemudian untuk Maharaja Pidie yang baru diangkat anaknya yang bernama Malik Sulaiman Noer. Sementara putranya yang satu lagi, Malik Munawar Syah diangkat menjadi raja muda dan laksamana di daerah timur, yang mencakup wilayah Samudra/Pase, Peureulak, Teuminga dan Aru dengan pusat pemerintahan di Pangkalan Nala (Pulau Kampey).

***

Aceh, "Patahnya Setangkai Payung"

Hotel Atjeh.

LAPANGAN Terbang Lhok Nga, Aceh Besar, 15 Juni 1948. Ribuan rakyat berkumpul mengelu-elukan pendaratan satu pesawat Dakota sewaan. Dari lambung burung besi itu muncullah Presiden Sukarno, sejenak menebar pandang ke seputar massa, lalu setapak demi setapak menuruni tangga pesawat. Hari itu sejarah mencatat: ini kunjungan pertama Bung Karno ke Tanah Rencong.

Republik, ketika itu, sedang didera urusan gawat. Setahun sebelumnya Indonesia digoyang agresi kolonial Belanda. Sebagian besar wilayah telah diduduki, kecuali Aceh dan Yogyakarta. "Perjuangan di Medan Area dan Aceh telah memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional," tutur Amran Zamzami, 74 tahun. Bekas tentara pelajar dan tokoh Aceh yang kini bermukim di Jakarta ini menjadi saksi hidup kunjungan bersejarah itu.

Di bandar udara itu pula rakyat Aceh menyambut Bung Karno dengan gemuruh pekik, "Merdeka!" Para petinggi Aceh pun menyapanya dengan senyum terkembang. Di ujung tangga pesawat, ada Residen Aceh, Teuku Muhammad Daudsyah. Dia ditemani "orang kuat" Serambi Mekah: Daud Beureueh, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Daud, yang berpakaian lengkap layaknya opsir militer, menyalami Sukarno dengan akrab. Mereka saling membungkuk hormat.

Saat itu, Amran bercerita, Indonesia belum lepas dari ancaman Belanda. Pertempuran besar bisa meledak kapan saja. Tapi di Aceh keadaannya berbeda. Sebagai gubernur militer, Daud Beureueh ternyata mampu mengatasi situasi. Aceh relatif aman dan tertib. Pemerintah lokal di sana bahkan mampu membuka kontak dagang dengan luar negeri. Tak salah jika Bung Karno menabalkan Aceh sebagai "modal Republik".

Esoknya, di Kutaradja-kini Banda Aceh-satu defile bersenjata digelar oleh Divisi X TNI, kesatuan yang terkenal garang menyerang Belanda dan Jepang di Aceh. Puluhan ribu rakyat merayakan pawai militer itu. Dan pidato Sukarno pun dengan cepat menyihir mereka. "Tidak salah sangka aku. Semangat Aceh memang bergelora, menjadi modal bagi perjuangan bangsa," ujar Bung Karno. Selain Kutaradja, Bung Karno juga singgah ke Sigli dan Bireuen.

Di Kuta Asan, Sigli, dia menghimpun rakyat di lapangan. Di Bireuen, Aceh Utara, Bung Karno membakar lagi: "Sengaja aku datang ke Aceh untuk menjemput semangat juang rakyat Aceh, untuk kita jadikan modal merebut kembali wilayah RI yang diduduki Belanda." Pujian, atau lebih tepat agitasi, itu kelihatannya menjadi misi Sukarno ke Aceh. Wilayah ini bagai seteguk tonik bagi Republik. Dan, tentu saja, dalam pusaran revolusi kemerdekaan di Aceh, peranan Daud-kerap disapa Abu Beureueh-sangatlah kuat.

Peneliti sejarah asal Selandia Baru, Anthony Reid, mengatakan, sejak uleebalang tersingkir akibat revolusi sosial di Aceh, posisi ulama kian kuat di bawah Beureueh. Aceh, tulis Reid, menjadi daerah Islam yang unik, sekaligus "salah satu contoh revolusi sosial yang berhasil".

Cerita sukses itu membuat pemerintah pusat, selama aksi militer Belanda pertama pada 1947, mengangkat Beureueh sebagai gubernur militer. "Ia satu-satunya orang tanpa pendidikan Belanda atau Jepang yang menerima pengangkatan begitu tinggi selama revolusi," tutur Reid dalam bukunya, Revolusi Nasional Indonesia. Sukarno tampaknya sangat bergairah saat berkunjung ke Aceh itu. Dia bertemu pemuda dan pelajar Aceh di Gedung Bioskop Garuda, Kutaraja.

Di sana, ia berseru: "Insya Allah, sekalipun Republik kita tinggal setangkai payung, tangkainya di Aceh, payungnya di Yogyakarta, Aceh dapat dijadikan daerah modal untuk merebut kembali wilayah Republik yang kini diduduki Belanda!" Puncak lawatan politik itu tentu saja pertemuan antara Bung Karno dan Beureueh. Arkian, sehari sebelum bertolak kembali ke Yogyakarta, Bung Karno menerima para ulama di pendopo keresidenan.

Beureueh didampingi dua tokoh penting Aceh lainnya: Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri dan Teungku Hasan Krueng Kalee. Pada 15 Oktober 1945, hanya dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tiga ulama itu turut menandatangani "Makloemat Oelama Seluruh Atjeh". Isinya, mengajak seluruh rakyat Aceh berdiri di belakang "mahapemimpin Sukarno, untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan". Pernyataan itu disebar ke seluruh Aceh dengan menegaskannya sebagai perjuangan suci: "perang sabil".

Sekarang, sang proklamator cuma pemimpin Republik itu ada di depan mata. Di pendopo itu kembali Sukarno minta kepada Beureueh agar Aceh mempertahankan Republik Indonesia sampai tetes darah terakhir. Mungkin inilah "perintah dari mahapemimpin" itu.

Beureueh menjawabnya mantap: "Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan segala senang hati memenuhi permintaan itu."

Tapi, seperti dikutip oleh M. Nur El Ibrahimy, menantu Beureueh yang kini telah sepuh itu, Beureueh memberi syarat: perang itu untuk menegakkan agama Allah.

"Kalau ada di antara kami mati terbunuh dalam perang itu, maka berarti mati syahid," ujar Beureueh seperti ditirukan Ibrahimy.

Bung Karno menjawab: "Memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti dikobarkan oleh pahlawan Aceh seperti Teungku Cik di Tiro, perang yang tak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid."

"Kalau begitu, kedua pendapat kita sudah bertemu, Saudara Presiden," kata Beureueh.

Lalu, dia segera memohon agar Sukarno kelak memberi kebebasan kepada Aceh untuk menjalankan syariat Islam.

"Kakak (panggilan Bung Karno kepada Beureueh-Red.) tak usah khawatir. Sebab, 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam."

Tapi Beureueh mendesak agar ada semacam ketentuan tertulis yang bisa menjadi jaminan. "Maafkan saya, Saudara Presiden. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Anda."

Sukarno setuju. Tapi dia terkejut ketika Beureueh menyodorinya secarik kertas. Rupanya, dia meminta Sukarno menuliskan sesuatu. Mendengar permintaan itu, Bung Karno menangis terisak-isak.

"Air mata sampai membasahi pakaiannya," tutur Ibrahimy.

Sukarno juga mutung. Dia merasa tak berguna sebagai presiden, karena Beureueh tak percaya kepadanya.

Beureueh menjawab: "Bukan kami tak percaya. Sekadar tanda untuk diperlihatkan kepada rakyat Aceh yang kami ajak berperang."

Bung Karno lalu mengucapkan satu kalimat, yang di belakang hari menjadi duri dalam hubungannya dengan Beureueh.

"Wallah, Billah, kepada daerah Aceh nanti akan diberikan hak menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam," begitu ujar Sukarno. Menurut Ibrahimy, Abu tak lagi minta jaminan karena "iba melihat Presiden menangis terisak-isak".

Setahun kemudian, Beureueh membuktikan kesetiaannya kepada Republik. Ketika Wali Negara Sumatera Timur, dr. Teungku Mansyur, menawarkan kepada Aceh menjadi bagian dari Negara Sumatera, dia tegas menolak. Sikapnya termuat dalam surat kabar Semangat Merdeka yang terbit di Kutaradja, 23 Maret 1949.

"Perasaan kedaerahan di Aceh tak ada. Sebab itu kita tak bermaksud membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain. Kita di sini adalah bersemangat republiken," ujar Beureueh. Tapi, dua tahun setelah kunjungan Sukarno itu, kegelisahan mulai bertiup. Status provinsi bagi Aceh, yang telah dikukuhkan oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada Desember 1949, mulai digugat.

Soalnya, ada penataan baru status provinsi. Pemerintah memutuskan meleburkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Untuk mempertahankan provinsi otonomi, Beureueh sempat melobi Sukarno-walaupun sia-sia. Mohammad Hatta juga berkunjung ke Aceh menjelaskan pentingnya penggabungan itu. Akhirnya, Provinsi Aceh dibubarkan pada Januari 1951.

Kegelisahan kian tajam ketika Sukarno berpidato di Amuntai, Kalimantan Selatan, pada 27 Januari 1953. Di sana ia menolak Islam sebagai dasar negara. "Yang kita inginkan adalah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia," ujarnya.

Saat itu memang ada program politik nasional merebut Irian Barat. Negara Islam, menurut Sukarno, akan membuat Irian Barat tak mau jadi bagian dari Republik. Beureueh menilai Sukarno ingkar janji. Sementara itu, di pusat, perdebatan soal Islam sebagai dasar negara kembali marak. Ucapan Presiden itu juga menyinggung sejumlah partai politik Islam, seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama.

Sukarno mulai menuai hujan kritik. Tapi Beureueh tampaknya tak bernafsu lagi dengan hiruk-pikuk politik di pusat itu. Dia mungkin sedang mempertimbangkan kembali "Makloemat Oelama" dulu, dan janji si Bung bahwa Aceh adalah daerah modal, walau Indonesia tinggal "setangkai payung". Pada 21 September 1953, payung itu pun menutup. Beureueh memilih jalan lain: pemberontakan Darul Islam.

***

Asal Usul Ampon Chiek Samalanga

Posted by : Azzan Djuli El-Asyi

» On 15 - Jan - 2012

Asal Usul Ampon Chiek Samalanga

Oleh Faurizal Moechtar (*

Pada zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda, hiduplah seorang musafir yang tiba dari Bugis di Samalanga. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Tok Banda. Beliau adalah seorang yang baik hati, pemurah, dan dermawan. Hari-hari Tok Banda bekerja sebagai petani di kawasan Kuta Blang Samalanga.

Tok Banda menanam sayur-sayuran dan juga semangka. Jika ada orang yang meminta, Tok Banda akan memberikannya dengan satu syarat: Setiap peminta wajib mendoakan dengan bacaan, “Tok Banda beumeubahgia sampoe aneuk cuco (Tok Banda (semoga) berbahagia hingga anak cucu) .”

Bertahun-tahun beliau di Samalanga, sampai benar-benar diterima oleh masyarakat setempat.

Pada suatu ketika, disaat Samalanga kekosongan pemerintahan, para pemuka adat dari Samalanga yang dikenal dengan Hakim Peut Misee berkeinginan bertemu dengan Raja Aceh (Sultan Iskandar Muda red). Perjalanan dari Samalanga ke Aceh tersebut direncanakan menggunakan perahu, namun karena para Hakim Peut Misee tidak ada yang mengerti ilmu navigasi, dengan terpaksa mereka mencari orang yang lain sebagai navigator. Pada saat itu Tok Banda lah yang dianggap mengerti ilmu tersebut, karena beliau adalah seorang perantau yang datang dari Bugis dengan perahu.

Setelah berhari-hari perjalanan dari Samalanga ke Aceh, tibalah mereka di Bandar Aceh. Tok Banda ditinggalkan di pelabuhan sebagai penjaga perahu, sementara para Hakim Peut Misee pergi menuju Meuligoe Raja Aceh. Menurut sebuah versi, Raja Aceh yang ‘Troeh Mata’ sudah menyiapkan 12 buah kursi untuk para tamunya dari Samalanga. Sultan mempersilakan duduk tamu-tamunya, kemudian Sultan bertanya, “Padum droe tajak?”

“Na siblah droe, yang Mulia,” jawab juru bicara Hakim Peut Misee.” Sultan menimpali, “Yang betoi ta peugah.” Lalu dijawab lagi oleh juru bicara Hakim Peut Misee, “Eu na sidroe teuk, si Tok Banda tukang seut jalo, yang Mulia.” “Meunyoe menan ka get lah.” Raja meng-iya-kan.

Kemudian Sultan memerintahkan punggawa kerajaan untuk menjemput Tok Banda di Ulee Lheu. Sesampai di istana, Sultan mempersilakan Tok Banda duduk di kursi yang kosong. Ternyata kursi yang tersisa tersebut adalah kursi paling indah dan besar di antara 12 kursi yang disiapkan oleh sultan. Para Hakim Peut Misee tidak berani mendudukinya, meskipun mereka telah tiba dari awal.

Setelah makan malam, Sultan bertanya, “”Peu na hajat, jioh-jioh troeh dari nanggroe Samalanga?” Juru bicara Hakim Peut Misee menjelaskan, “Meunoe yang meulia, kamoe troeh teuka jioh dari Samalanga menghadap baginda yang mulia untuk meubie thee bahwa di Samalanga hana Ulee Balang. Oleh sawueb nyan kamo meulakee bak Baginda yang mulia untuk neuteunyok salah sidroe di antara kamo untuk neu-angkee sebago Ulee balang di Samalanga”. “Get, .get,” sultan mengangguk-angguk. “Tapi, nyoe na saboh hiem, soe nyang jeut peuglah hiem nyoe nyan keuh yang ta angkee sebagoe ampon syik di Samalanga, “ pinta sultan.

Kemudian sultan mengajukan dua pertanyaan sekaligus. “Meuseu bak saboh saat nanggroe haroe-hara, nanggroe Khueng (paceklik) dan rakyat deuk, pue nyang jeut keu tumpang kroeng dan pue nyang jeut keu ikat kroeng?” Berbagai macam jawaban yang dijawab oleh Hakim Peut Misee. Ada yang menjawab, “Keutumpang kroeng bak bangka, keu ikat kroeng taloe jok.” Ada juga yang menjawab, “Bak pineung ngon taloe iboeh”. Sementara itu Tok Banda duduk, diam, dan berpikir.

Melihat Tok Banda tak berani menjawab dan berbicara, sultan bertanya kepada Tok Banda, “Pakoen gata ta iem? Pakiban jeunaweub jih meunurot gata?”. Dengan sigap Tok Banda menjawab, “Nyang jeut keu tumpang kroeng na keuh boh bie, keu ikat kroeng na keuh boh keupila, yang Mulia.” Ternyata jawaban Tok Banda benar, kemudian Raja mengatakan, “Nyoe keuh pemimpin ureung droeneuh di nanggroe Samalanga. Neupuwoe keudeh dan neu angkee sebago Ampon Chiek”.

Dalam perjalan dari Aceh ke Samalanga, sampai ke Pante Raja Hakim Peut Sagoe sepakat untuk membunuh dan menjatuhkan Tok Banda ke laut, kaena mereka tidak puas dengan keputusan sultan. Berbulan-bulan Tok Banda terapung di lautan sampai bersisik ‘timoh teuritep’. Akhirnya, Tok Banda ditemukan oleh nelayan, kemudian diantar kembai ke istana raja. Tok Banda pun tinggal di sana.

Empat tahun kemudian para Hakim Peut Misee kembali datang bertemu Raja Aceh Sultan Iskandar Muda. Seperti pertemuan empat tahun lalu, para Hakim Peut Misee menyampaikan perihal kedatangannya. “Yang Mulia, Tok Banda kageutinggai kamo, gobnyan kageuwoe bak Allah ,dan gobnyan hana keturunan. Oleh karena nyan, kamoe muelakee bak baginda yang Mulia untuk neutunyoek laen genantoe Tok Banda, seubago ulee Balang di Samalanga.”

Tiba-tiba, Tok Banda keluar dari biliknya di istana dengan pakaian kebesaran Ulee Balang lengkap dengan mahkota. Secara bersamaan Sultan mengatakan, “Ampon Chiek Samalanga na sajan kamoe, neutuloeng puwoe seureta neu umumkan nibak rakyat bahwa nyoekeuh Ampon Chiek nanggroe Samalanga.” Dengan rasa malu yang sangat dalam para Hakim Peut Sagoe memita maaf dan mengangguk-angguk. Menurut versi lainnya, Hakim Peut Misee dihukum Pancung oleh Sultan Iskandar Muda. Inilah asal-usul Ampon Chiek Samalanga versi masyarakat yang diturunkan secara turun temurun.

***

* Penulis adalah pemerhati budaya,

Rubrik Opini Serambi Indonesia Daily

Kamis, 05 April 2012

Translate