 |
| Hotel Atjeh. |
LAPANGAN Terbang Lhok
Nga, Aceh Besar, 15 Juni 1948. Ribuan rakyat berkumpul mengelu-elukan
pendaratan satu pesawat Dakota sewaan. Dari lambung burung besi itu
muncullah Presiden Sukarno, sejenak menebar pandang ke seputar massa,
lalu setapak demi setapak menuruni tangga pesawat. Hari itu sejarah
mencatat: ini kunjungan pertama Bung Karno ke Tanah Rencong.
Republik, ketika itu, sedang
didera urusan gawat. Setahun sebelumnya Indonesia digoyang agresi
kolonial Belanda. Sebagian besar wilayah telah diduduki, kecuali Aceh
dan Yogyakarta. "Perjuangan di Medan Area dan Aceh telah memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional,"
tutur Amran Zamzami, 74 tahun. Bekas tentara pelajar dan tokoh Aceh
yang kini bermukim di Jakarta ini menjadi saksi hidup kunjungan
bersejarah itu.
Di bandar udara itu pula rakyat
Aceh menyambut Bung Karno dengan gemuruh pekik, "Merdeka!" Para petinggi
Aceh pun menyapanya dengan senyum terkembang. Di ujung tangga pesawat,
ada Residen Aceh, Teuku Muhammad Daudsyah. Dia ditemani "orang kuat"
Serambi Mekah: Daud Beureueh, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah
Karo. Daud, yang berpakaian lengkap layaknya opsir militer, menyalami
Sukarno dengan akrab. Mereka saling membungkuk hormat.
Saat itu, Amran bercerita,
Indonesia belum lepas dari ancaman Belanda. Pertempuran besar bisa
meledak kapan saja. Tapi di Aceh keadaannya berbeda. Sebagai gubernur
militer, Daud Beureueh ternyata mampu mengatasi situasi. Aceh relatif
aman dan tertib. Pemerintah lokal di sana bahkan mampu membuka kontak
dagang dengan luar negeri. Tak salah jika Bung Karno menabalkan Aceh
sebagai "modal Republik".
Esoknya, di Kutaradja-kini Banda
Aceh-satu defile bersenjata digelar oleh Divisi X TNI, kesatuan yang
terkenal garang menyerang Belanda dan Jepang di Aceh. Puluhan ribu
rakyat merayakan pawai militer itu. Dan pidato Sukarno pun dengan cepat
menyihir mereka. "Tidak salah sangka aku. Semangat Aceh memang bergelora, menjadi modal bagi perjuangan bangsa," ujar Bung Karno. Selain Kutaradja, Bung Karno juga singgah ke Sigli dan Bireuen.
Di Kuta Asan, Sigli, dia menghimpun rakyat di lapangan. Di Bireuen, Aceh Utara, Bung Karno membakar lagi: "Sengaja
aku datang ke Aceh untuk menjemput semangat juang rakyat Aceh, untuk
kita jadikan modal merebut kembali wilayah RI yang diduduki Belanda."
Pujian, atau lebih tepat agitasi, itu kelihatannya menjadi misi Sukarno
ke Aceh. Wilayah ini bagai seteguk tonik bagi Republik. Dan, tentu
saja, dalam pusaran revolusi kemerdekaan di Aceh, peranan Daud-kerap
disapa Abu Beureueh-sangatlah kuat.
Peneliti sejarah asal Selandia
Baru, Anthony Reid, mengatakan, sejak uleebalang tersingkir akibat
revolusi sosial di Aceh, posisi ulama kian kuat di bawah Beureueh. Aceh,
tulis Reid, menjadi daerah Islam yang unik, sekaligus "salah satu
contoh revolusi sosial yang berhasil".
Cerita sukses itu membuat
pemerintah pusat, selama aksi militer Belanda pertama pada 1947,
mengangkat Beureueh sebagai gubernur militer. "Ia satu-satunya orang tanpa pendidikan Belanda atau Jepang yang menerima pengangkatan begitu tinggi selama revolusi,"
tutur Reid dalam bukunya, Revolusi Nasional Indonesia. Sukarno
tampaknya sangat bergairah saat berkunjung ke Aceh itu. Dia bertemu
pemuda dan pelajar Aceh di Gedung Bioskop Garuda, Kutaraja.
Di sana, ia berseru: "Insya
Allah, sekalipun Republik kita tinggal setangkai payung, tangkainya di
Aceh, payungnya di Yogyakarta, Aceh dapat dijadikan daerah modal untuk
merebut kembali wilayah Republik yang kini diduduki Belanda!"
Puncak lawatan politik itu tentu saja pertemuan antara Bung Karno dan
Beureueh. Arkian, sehari sebelum bertolak kembali ke Yogyakarta, Bung
Karno menerima para ulama di pendopo keresidenan.
Beureueh didampingi dua tokoh
penting Aceh lainnya: Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri dan Teungku
Hasan Krueng Kalee. Pada 15 Oktober 1945, hanya dua bulan setelah
proklamasi kemerdekaan Indonesia, tiga ulama itu turut menandatangani "Makloemat Oelama Seluruh Atjeh".
Isinya, mengajak seluruh rakyat Aceh berdiri di belakang "mahapemimpin
Sukarno, untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan".
Pernyataan itu disebar ke seluruh Aceh dengan menegaskannya sebagai
perjuangan suci: "perang sabil".
Sekarang, sang proklamator cuma
pemimpin Republik itu ada di depan mata. Di pendopo itu kembali Sukarno
minta kepada Beureueh agar Aceh mempertahankan Republik Indonesia sampai
tetes darah terakhir. Mungkin inilah "perintah dari mahapemimpin" itu.
Beureueh menjawabnya mantap: "Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan segala senang hati memenuhi permintaan itu."
Tapi, seperti dikutip oleh M.
Nur El Ibrahimy, menantu Beureueh yang kini telah sepuh itu, Beureueh
memberi syarat: perang itu untuk menegakkan agama Allah.
"Kalau ada di antara kami mati terbunuh dalam perang itu, maka berarti mati syahid," ujar Beureueh seperti ditirukan Ibrahimy.
Bung Karno menjawab: "Memang
yang saya maksudkan adalah perang yang seperti dikobarkan oleh pahlawan
Aceh seperti Teungku Cik di Tiro, perang yang tak kenal mundur, perang
yang bersemboyan merdeka atau syahid."
"Kalau begitu, kedua pendapat kita sudah bertemu, Saudara Presiden," kata Beureueh.
Lalu, dia segera memohon agar Sukarno kelak memberi kebebasan kepada Aceh untuk menjalankan syariat Islam.
"Kakak (panggilan Bung Karno kepada Beureueh-Red.) tak usah khawatir. Sebab, 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam."
Tapi Beureueh mendesak agar ada semacam ketentuan tertulis yang bisa menjadi jaminan. "Maafkan saya, Saudara Presiden. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Anda."
Sukarno setuju. Tapi dia
terkejut ketika Beureueh menyodorinya secarik kertas. Rupanya, dia
meminta Sukarno menuliskan sesuatu. Mendengar permintaan itu, Bung Karno
menangis terisak-isak.
"Air mata sampai membasahi pakaiannya," tutur Ibrahimy.
Sukarno juga mutung. Dia merasa tak berguna sebagai presiden, karena Beureueh tak percaya kepadanya.
Beureueh menjawab: "Bukan kami tak percaya. Sekadar tanda untuk diperlihatkan kepada rakyat Aceh yang kami ajak berperang."
Bung Karno lalu mengucapkan satu kalimat, yang di belakang hari menjadi duri dalam hubungannya dengan Beureueh.
"Wallah, Billah, kepada daerah Aceh nanti akan diberikan hak menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam," begitu ujar Sukarno. Menurut Ibrahimy, Abu tak lagi minta jaminan karena "iba melihat Presiden menangis terisak-isak".
Setahun kemudian, Beureueh
membuktikan kesetiaannya kepada Republik. Ketika Wali Negara Sumatera
Timur, dr. Teungku Mansyur, menawarkan kepada Aceh menjadi bagian dari
Negara Sumatera, dia tegas menolak. Sikapnya termuat dalam surat kabar
Semangat Merdeka yang terbit di Kutaradja, 23 Maret 1949.
"Perasaan
kedaerahan di Aceh tak ada. Sebab itu kita tak bermaksud membentuk
suatu Aceh Raya dan lain-lain. Kita di sini adalah bersemangat
republiken," ujar Beureueh. Tapi, dua tahun setelah kunjungan
Sukarno itu, kegelisahan mulai bertiup. Status provinsi bagi Aceh, yang
telah dikukuhkan oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada
Desember 1949, mulai digugat.
Soalnya, ada penataan baru
status provinsi. Pemerintah memutuskan meleburkan Aceh ke dalam Provinsi
Sumatera Utara. Untuk mempertahankan provinsi otonomi, Beureueh sempat
melobi Sukarno-walaupun sia-sia. Mohammad Hatta juga berkunjung ke Aceh
menjelaskan pentingnya penggabungan itu. Akhirnya, Provinsi Aceh
dibubarkan pada Januari 1951.
Kegelisahan kian tajam ketika
Sukarno berpidato di Amuntai, Kalimantan Selatan, pada 27 Januari 1953.
Di sana ia menolak Islam sebagai dasar negara. "Yang kita inginkan adalah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia," ujarnya.
Saat itu memang ada program
politik nasional merebut Irian Barat. Negara Islam, menurut Sukarno,
akan membuat Irian Barat tak mau jadi bagian dari Republik. Beureueh
menilai Sukarno ingkar janji. Sementara itu, di pusat, perdebatan soal
Islam sebagai dasar negara kembali marak. Ucapan Presiden itu juga
menyinggung sejumlah partai politik Islam, seperti Masyumi dan Nahdlatul
Ulama.
Sukarno mulai menuai hujan
kritik. Tapi Beureueh tampaknya tak bernafsu lagi dengan hiruk-pikuk
politik di pusat itu. Dia mungkin sedang mempertimbangkan kembali "Makloemat Oelama" dulu, dan janji si Bung bahwa Aceh adalah daerah modal, walau Indonesia tinggal "setangkai payung". Pada 21 September 1953, payung itu pun menutup. Beureueh memilih jalan lain: pemberontakan Darul Islam.
***
Read more: http://www.atjehcyber.net/2011/08/aceh-patahnya-setangkai-payung.html#ixzz1rCj65ZYf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar